Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/32910
Title: Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam mengembalikan hak-hak anak pada anak terlantar (studi kasus KPAI Jakarta)
Authors: Muhammad Martin
Advisors: Hotnidah Nasution
Keywords: hak;anak;Terlantar;KPAI
Issue Date: 2016
Publisher: Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2016
Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran komisi perlindungan anak Indonesia dalam mengembalikan hak-hak anak pada anak terlantar. Hal tersebut tidak jarang menjadikan anak sebagai korban dari penelantaran terhadap keluarganya. Ketika hal tersebut terjadi peran serta lembaga-lembaga yang memiliki wewenang terhadap perlindungan anak sangat diperlukan guna memberikan perlindungan dan menjaga hak-hak anak yang seharusnya didapatkan didalam keluarga. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif,. Sumber data terdiri dari data primer yaitu hasil wawancara dengan pihak KPAI dan skunder terdiri dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah penelitian, tehnik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawanncara dengan KPAI dan studi dokumen yang merupakan data informasi, tulisan ilmiah. Analisa data dalam melakukan penelitian tersebut, penulis menggunakan metode analisis deskristif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah, didalam hukum positif dan hukum islam seorang anak berhak mendapatkan asuhan yang layak dari orang tuanya, mendapatkn penddikan yang baik, dan berhak mendapat hidup yang layak. Ada beberapa faktor yang menyebabkan anak seharusnya hidup dengan layak dan terpenuhi hak-haknya, akan tetapi dalam faktanya hak-hak tersebut tidak didapatkan oleh anak dan anak hidup terlantar, faktor tersebut adalah ekonomi, masalah ekonomi masih menjadi penyebab tertinggi hilangnya hak-hak anak sehingga anak hidup terlantar, perceraian, orang tua yang sibuk kerja, kasih sayang tidak didapatkan secara utuh dari orang tua. Adapun peran KPAI dalam mengembalikan hak-hak anak terlantar adalah dengan melimpahkannya kepada LPSA dan Panti Swasta untuk dirawat agar mendapat hidup yang lebih layak, dan dalam memenuhi hak pendidikannya, KPAI berkerja sama dengan Dinas Pendidikan lalu untuk menjamin hak kesehatannya KPAI berkerja sama dengan Dinas Kesehatan. KPAI sebagai lembaga yang diberi wewenang dalam ranah pengawasan perlindungan hak anak khususnya anak terlantar, masih belum optimalnya yang disebabkan keterbatasan kewenangan yang tidak sebanding dengan ekspetasi kerja, sulitnya pembangunan KPAD disetiap provinsi dan keterbatasan anggaran
URI: http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/32910
Appears in Collections:Skripsi

Files in This Item:
File SizeFormat 
MUHAMMAD MARTIN-FSH.pdf2.56 MBAdobe PDFView/Open


Items in UINJKT-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.