Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/31190
Title: Politieke beslissing dalam pemakzulan presiden republik Indonesia
Authors: Nur Habibi
Keywords: Forum Previlegiatum;Judicieele Vonnis;Constitutional Authority;and Politieke Beslissing
Issue Date: 18-May-2016
Series/Report no.: Vol. 2, No. 2, 2015;325-336 hal.
Abstract: Politieke Beslissing Dalam Pemakzulan Presiden Republik Indonesia. Keberadaan Mahkamah Konstitusi mendukung hukum Republik Indonesia mengalami perubahan yang maju dan lebih baik, terutama dalam hukum pemakzulan Presiden dan atau Wakil Presiden Republik Indonesia yang diatur oleh Pasal 7A dan 7B UUD NRI 1945, amanat peraturan perundang-undangan mendelegasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pendakwanya dan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaksana peradilan (Forum Previlegiatum), dan MPR sebagai pemutus terakhirnya. Jika Presiden dan atau Wakil Presiden terbukti melanggar hukum, peran Mahkamah Konstitusi dalam perkara yang satu ini memang terbatas, karena Mahkamah Konstitusi hanya dimintai pendapat hukum saja dan hasil putusannyapun diteruskan kepada MPR, MPR bekerja dengan pertimbangan konstitusionalnya, meskipun Mahkamah Konstitusi memutus (Judicieele Vonnis) Presiden dan atau Wakilnya bersalah, tidak serta merta juga MPR memutuskan berhentinya jabatan Presiden dan atau Wakilnya. Disinilah MPR menerapkan kewenangan konstitusionalnya (Constitutional Authority) dengan putusan politik (Politieke Beslissing) yang dimiliki.
URI: http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/31190
ISSN: 23561440
Appears in Collections:Artikel

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nur Habibi.pdfe-Journal732.59 kBAdobe PDFView/Open


Items in UINJKT-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.