Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/31187
Title: Perubahan konstitusi dan reformasi ketatanegaraan Indonesia
Authors: Abu Tamrin
Keywords: Konstitusi;Reformasi;Ketatanegaraan
Issue Date: 18-May-2016
Series/Report no.: Vol. 2, No. 1, 2015;91-98 hal.
Abstract: Perubahan Konstitusi dan Reformasi Ketatanegaraan Indonesia. Menurut K.C. Wheare kata konstitusi dapat menjadi 2 arti yaitu: arti luas dan arti sempit. Menurut Wirjono Projodikoro arti konstitusi berarti membentuk. Baik konstitusi maupun Undang-undang Dasar menurut Pakar Hukum Tata Negara berisi Hukum dasar tertulis. Konstitusi/Undang-undang Dasar 1945 merupakan dokumen formal yang merupakan hasil perjuangan politik bangsa di waktu lampau. Di era orde baru Undang-undang Dasar 1945 “disakralkan” sehingga Majelis Permusyawaratan Rakyat RI di era orde baru tidak mengubah Undang-undang Dasar 1945. Di era reformasi dilakukan perubahan Undang-undang Dasar 1945. Ada perubahan pasal Undang-undang Dasar 1945. Salah satunya Pasal 1 ayat (2) perubahan pertama Undang-undang Dasar 1945.Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-undang Dasar. Ada lembaga negara yang dibentuk, salah satunya Mahkamah Konstitusi RI dan ada lembaga tinggi negara yang dihapus, yaitu Dewan Pertimbangan Agung RI.Dengan adanya perubahan Undang-Undang Dasar 1945, maka terjadi reformasi ketatanegaraan Indonesia.
URI: http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/31187
ISSN: 23561440
Appears in Collections:Artikel

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Abu Tamrin.pdfe-Journal711.94 kBAdobe PDFView/Open


Items in UINJKT-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.