Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/31186
Title: Kewenangan legislasi dewan perwakilan daerah dalam reformasi kelembagaan perwakilan pasca putusan mahkamah konstitusi
Authors: Khamami Zada
Keywords: Legislasi;DPD;Reformasi Kelembagaan
Issue Date: 18-May-2016
Series/Report no.: Vol. 2, No. 1, 2015;25-38 hal.
Abstract: Kewenangan Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Reformasi Kelembagaan Perwakilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi mencerminkan konsepsi teoritis pembentukan DPD yang dimaksudkan dalam rangka mereformasi struktur parlemen Indonesia menjadi dua kamar (bikameral) yang terdiri atas DPR dan DPD. Dengan struktur bikameral diharapkan proses legislasi dapat diselenggarakan berdasarkan sistem double-check yang memungkinkan representasi kepentingan seluruh rakyat secara relatif dapat disalurkan dengan basis sosial yang lebih luas. DPR merupakan cermin representasi politik, sedangkan DPD mencerminkan prinsip representasi teritorial atau regional. Kewenangan legislasi DPD masih dibatasi. DPD tidak memiliki kewenangan membentuk undang-undang, meskipun dapat mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah.
URI: http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/31186
ISSN: 23561440
Appears in Collections:Artikel

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Khamami Zada.pdfe-Journal803.71 kBAdobe PDFView/Open


Items in UINJKT-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.