Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/31173
Title: Perkembangan kewenangan mengubah undang-undang dasar di Indonesia
Authors: Jajang Indra Fadila
Keywords: Kewenangan MPR;Perubahan Undang-Undang Dasar
Issue Date: 17-May-2016
Series/Report no.: Vol. 1, No. 1, 2014;133-146 hal.
Abstract: Perkembangan Kewenangan Mengubah Undang-Undang Dasar di Indonesia. Sejak awal kemerdekaan Republik Indonesia, kewenangan mengubah Undang-Undang Dasar telah ditetapkan dalam UUD 1945 adalah oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Dalam perjalanannya, Indonesia mengalami beberapa kali perubahan Undang-Undang Dasar. Perubahan UUD 1945 menjadi konstitusi RIS dilakukan oleh pemerintahan bersama Komisi Nasional Indonesia Pusat (KNIP) begitu juga dengan pembentukan UUDS 1950. Sempat ada konstituante yang melakukan penyusunan UUD baru, meskipun pada akhirnya tidak terselesaikan. Perubahan UUD terjadi kembali pada era reformasi yang dilaksanakan oleh MPR dan selanjutnya menetapkan bahwa kewenangan mengubah dan menetapkan UUD adalah berada pada lembaga MPR.
URI: http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/31173
ISSN: 23561440
Appears in Collections:Artikel

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jajang Indra Fadila.pdfe-Journal613.51 kBAdobe PDFView/Open


Items in UINJKT-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.