Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/31172
Title: Kontroversi pembentukan perppu no. 1 tahun 2013 tentang mahkamah konstitusi dalam ranah kegentingan yang memaksa
Authors: Nur Rohim
Keywords: Perppu;Kegentingan yang Memaksa;Mahkamah Konstitusi
Issue Date: 17-May-2016
Series/Report no.: Vol. 1, No. 1, 2014;117-132 hal.
Abstract: Kontroversi Pembentukan Perppu No. 1 Tahun 2013 Tentang Mahkamah Konstitusi Dalam Ranah Kegentingan Yang Memaksa. Penempatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam hierarki peraturan perundangundangan dari masa ke masa bersifat fluktuatif. Terlihat dari sejarah peraturan perundang-undangan yang menempatkan Perppu di satu sisi berada setara dengan undang-undang dan di sisi lain berada di bawah undang-undang. Hal ini disebabkan karena secara materiil Perppu sama dengan undang-undang, dan secara formil Perppu bukanlah undang-undang, tetapi lebih dekat kepada RUU yang dilaksanakan laksana undang-undang karena kondisi genting yang memaksa. Perdebatan yang muncul, apakah MK berhak menguji Perppu atau tidak, sedang DPR juga memiliki kewenangan untuk menerima atau menolak Perppu pada masa sidang terdekat. Begitu pula halnya Perppu No. 1 tahun 2013 tentang MK yang dibentuk oleh Presiden guna penyelamatan MK dinilai oleh tidak memenuhi syarat dalam ranah kegentingan yang memaksa, bahkan cenderung inkonstitusional. Akan tetapi sebagian menilai sebaliknya, Perppu ini memiliki urgensitas guna memulihkan nama lembaga negara yang menjadi pengawal konstitusi ini.
URI: http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/31172
Appears in Collections:Artikel

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nur Rohim.pdfe-Journal626.5 kBAdobe PDFView/Open


Items in UINJKT-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.