Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/31171
Title: Kerangka cita hukum (recht idee) bangsa sebagai dasar kewenangan mahkamah konstitusi menguji peraturan pemerintah pengganti undang undang (perppu)
Authors: Dedy Nursamsi
Keywords: Pengujian Perppu;recht ide
Issue Date: 17-May-2016
Series/Report no.: Vol. 1, No. 1, 2014;89-100 hal.
Abstract: Kerangka Cita Hukum (recht idee) Bangsa Sebagai Dasar Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (Perppu). Sebagai Penjaga Konstitusi, Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar (UUD). Dalam prakteknya, bukan hanya undangundang, MK juga melakukan pengujian terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang sebenarnya tidak secara eksplisit diatur dalam UUD. Perppu merupakan peraturan yang dibuat Presiden yang bersifat sementara untuk menjawab masalah yang bersifat genting dan memaksa. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji tentang kewenangan MK menguji Perppu terkait dengan sistem ketatanegaraan menurut UUD 1945 yang menjadi dasar kontitusi negara Indonesia, dikaitkan dengan kerangka cita hukum (recht ide) bangsa Indonesia yang berakar dalam Pancasila.
URI: http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/31171
ISSN: 23561440
Appears in Collections:Artikel

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dedy Nursamsi.pdfe-Journal610.43 kBAdobe PDFView/Open


Items in UINJKT-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.