Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/28156
Title: Hak-hak perempuan dalam pernikahan perspektif tafsir sufistik: Analisis terhadap penafsiran al-Alusi dalam tafsir Ruh al-Ma’ani dan Abd al-Qadir al-Jilani dalam Tafsir al-Jilani
Authors: Lilik Ummi Kaltsum
Keywords: Hak-hak perempuan;pernikahan;tafsir sufistik
Issue Date: 3-Sep-2015
Abstract: Problem utama dari penelitian tentang Hak-hak Perempuan dalam Pernikahan Perspektif Tafsir al-Alu>sî dan al-Jîlânî ini adalah banyaknya praktek kekerasan dan kesewenang-wenangan kaum laki-laki kepada kaum perempuan dalam pernikahan. Beberapa ayat al-Qur‟an diposisikan sebagai legalitas tindakan arogansi dan superior kaum lelaki atau suami. Dengan dalih-dalih agama dan budaya patriarkhi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) seakan bisa dilanggengkan.Penelitian ini akan menjelaskan beberapa ayat yang terkait dengan hak-hak perempuan dalam pernikahan dan dikhususkan pada tafsir sufi. Ada dua tafsir sufi yang akan menjadi objek penelitian ini yaitu tafsir Ruh al-Ma‟ani karya al-Alusi dengan tafsir al-Fawatih al- Ilahiyyah karya al-Jilani. Penelitian ini bersifat eksplanatoris-kategoris, yaitu suatu penelitian yang berupaya memberi gambaran secara deskriptif-analisis sekaligus mengeksplorasi secara mendalam dan mendetail terhadap penjelasan-penjelasan aspek yang berhubungan dengan hak-hak perempuan menurut al-Jîlani dan al-Alusi untuk kemudian dianalisis agar memberikan pemahaman yang jelas. Jawaban utama dari pertanyaan inti yang dirumuskan dalam penelitian ini ada 4 hal. Pertama, hak memilih pasangan. Keduanya mensyaratkan mukafa‟ah. Sebagai madzhab Hanafi, al-Alusi memandang bahwa mukafa‟ah merupakan syarat keabsahan dari sebuah pernikahan bagi perempuan. Sedangkan al-Jilani sebagai madzhab Hanbali berpendapat bahwa mukafa‟ah bukan menjadi keabsahan dalam pernikahan melainkan hak bagi perempuan dan walinya. Kedua, hak menerima mahar. Al-Alusi dan al-Jilani sependapat bahwa mahar adalah sebuah pemberian yang terbaik yang diwajibkan Allah kepada laki-laki atau suami untuk perempuan atau istrinya. Al-Jilani menambahkan mahar harus sesuai dengan keadaan perempuan sehingga tidak boleh mengurangi derajat sosial pihak perempuan. Ketiga, hak memperoleh perlindungan dan nafkah. Kedua mufassir sufistik ini sependapat bahwa Allah telah melebihkan fisik dan akal kepada laki-laki, maka laki-lakilah yang berkewajiban memberikan perlindungan dan nafkah keluarga. Keempat, hak dalam perceraian. Kedua mufassir sependapat bahwa talak adalah hak suami untuk menceraikan istrinya berdasarkan niat baik dan hasil dari renungan pemikiran yang mendalam. Sedangkan hak istri adalah khulu‟, yaitu meminta suami menceraikannya dengan imbalan mengembalikan mahar, atau fasakh, yaitu meminta pengadilan (qadli) menceraikannya. Bagi para reformis, hak talak yang dimiliki oleh para suami dan hak khulu‟ yang dimiliki oleh para istri tidaklah setara. Istri bisa menceraikan suami, namun tidak semudah suami menceraikan istri.
URI: http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/28156
Appears in Collections:Publisher Version

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lilik Ummi Kaltsum-FUF.pdfArticle8.54 MBAdobe PDFView/Open


Items in UINJKT-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.