Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/27873
Title: Penghapusan kewenangan mahkamah konstitusi dalam perkara sengketa pemilukada: analisis putusan mahkamah konstitusi nomor 97/PUU-XI/2013
Authors: Jentel Chairnosia
Advisors: Nur Habibi
Nur Rohim Yunus
Keywords: kewenangan MK;sengketa pemilukada
Issue Date: 25-Aug-2015
Publisher: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, 2014
Series/Report no.: 0115-08-23738; 5924 IH s
Abstract: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 yang membatalkan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditanggapi berbeda oleh berbagai pakar dan aparatur penegak hukum. Pembatalan ketentuan tersebut berarti kewenangan mengadili sengketa Pemilihan Kepala Daerah tidak berada pada lembaga Mahkamah Konstitusi. Dikarenakan Pemilihan Kepala Daerah bukanlah termasuk rezim Pemilu, melainkan termasuk rezim Pemerintahan Daerah. Maka dari itu Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili perkara sengketa Pemilihan Kepala Daerah. Terdapat beberapa pemikiran alternatif antara lain kewengangan tersebut ditangani oleh Peradilan Tata Usaha Negara atau membentuk lembaga penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala daerah yang bersifat ad hoc. Namun keputusannya akan tetap ditentukan oleh DPR dan Pemerintah yang akan dituangkan dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah.
Description: xi, 90 hlm.; 29,5 cm.
URI: http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/27873
Appears in Collections:Skripsi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
JENTEL CHAIRNOSIA-FSH.pdfSkripsi1.56 MBAdobe PDFView/Open


Items in UINJKT-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.