Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/27862
Title: Kewenangan komisi yudisial dan dewan perwakilan rakyat dalam pengangkatan hakim agung: analisis putusan MK Nomor 27/PUU-XI/2013 tentang seleksi calon hakim agung di DPR
Authors: Diah Savitri
Advisors: Burhanuddin
Fitria
Keywords: komisi yudisial;dewan perwakilan rakyat;kewenangan
Issue Date: 25-Aug-2015
Publisher: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, 2014
Series/Report no.: 0115-08-23741; 5925 IH s
Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan Komisi Yudisial dan Dewan Perwakilan Rakyat pada pengangkatan hakim agung pasca Putusan MK Nomor 27/PUU-XI/2013 tentang Seleksi Calon Hakim Agung di DPR dan apa yang menjadi pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara tersebut serta kendala apa saja yang dihadapi Komisi Yudisial dan DPR dalam proses pengangkatan hakim agung secara keseluruhan. Peneliti melakukan penelitian kepustakaan dengan mempelajari bukubuku, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan materi penulisan skripsi dan juga melakukan wawancara dengan pihak Komisi Yudisial dan DPR. Hasil yang dicapai dalam penelitian ini menunjukan bahwa kewenangan DPR untuk memilih calon hakim agung seperti yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial dan pada Pasal 8 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung ternyata tidak sejalan dengan makna persetujuan yang disebutkan pada Pasal 24A ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hal ini didasarkan dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomer 27/PUU-XI/2013 yang mengubah ketentuan memilih pada Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomer 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial dan pada Pasal 8 ayat (2) dan (3) Undang- Undang Nomer 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung menjadi menyetujui. Begitu juga dengan ketentuan yang mengharuskan KY mengajukan 3 (tiga) calon hakim agung kepada DPR untuk setiap lowongan hakim agung yang dalam praktiknya cukup menyulitkan, maka MK dalam putusannya mengubah kuota calon hakim agung yang diusulkan KY kepada DPR menjadi 1 (satu) calon hakim agung untuk setiap lowongan.
Description: x, 102 hlm.; 29,5 cm.
URI: http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/27862
Appears in Collections:Skripsi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIAH SAVITRI-FSH.pdfSkripsi1.9 MBAdobe PDFView/Open


Items in UINJKT-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.